Profil PPID Desa Mutihkulon

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk diawasi publik, penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pemerintah Desa sebagai badan eksekutif yang berada di level paling bawah berkewajiban untuk membentuk PPID Desa.. PPID Desa adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa. PPID Desa ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Mutihkulon ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Mutihkulon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Desa Mutihkulon.

VISI DAN MISI

Visi	:	Mewujudkan pelayanan informasi di Desa Mutihkulon menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Misi	:	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Desa Mutihkulon. Meningkatkan dan mengembangkan istem informasi publik serta Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola informasi publik di Desa Mutihkulon.

TUGAS DAN WEWENANG PPID

NO	JABATAN	TUGAS	WEWENANG
1.	Atasan PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana; Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.	Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana; Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti olehPPID; Menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.	Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik; Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID; Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID; Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.	Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.